METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Isi partai searah, PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk meminta data terkait kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pernyataan petinggi BGN. Menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini surat yang dikirimkan partainya belum mendapatkan tanggapan dari BGN. Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban.
Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat. Dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” jelas Hasto, yang di kutif, Minggu (19/7).
Dia melanjutkan, permintaan data tersebut bertujuan agar PDIP dapat melakukan evaluasi dan penertiban. Secara internal apabila benar terdapat kader yang terlibat dalam pengadaan program tersebut.
Mengingat pernyataan itu disampaikan oleh pejabat resmi Badan Gizi Nasional, partai merasa perlu melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat”. Tentu agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” ucapnya.
PDIP memiliki kebijakan tegas yang melarang seluruh kader dan anggotanya. Mencari keuntungan pribadi dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang”. Untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” tandas Hasto.
Dimana hingga saat ini PDIP masih menunggu jawaban resmi dari BGN terkait permintaan data tersebut. Apabila belum ada respons, partainya akan kembali mengirimkan surat sebagai tindak lanjut.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” terangnya.
PDIP berharap keterbukaan data dari BGN dapat membantu partai memastikan seluruh kader mematuhi aturan organisasi. Sekaligus menjaga integritas dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
(IV/TR)
