METROINDONEWS.COM, CIANJUR – Kawal kebijakan pemerintah, terdapat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cianjur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (17/6).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligys menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin memburuk.
“Sementara aksi yang dimulai dengan longmarch dari salah satu kampus di Jalan Pasir Gede Raya itu berakhir di kawasan Bundaran Tugu Lampu Gentur Cianjur”. Ketika sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan mahasiswa memadati lokasi dan menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
“Dalam aksi sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dengan petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga”. Kendati, sempat mendapat larangan dari aparat, massa akhirnya berhasil menutup sementara akses jalan dari arah Cianjur menuju Puncak maupun sebaliknya.
Sedangkan akibat penutupan jalan tersebut, arus lalu lintas di Jalan KH Abdullah bin Nuh dan Jalan Ir H Juanda mengalami kemacetan panjang. Terdapat antrean kendaraan terlihat mengular hingga beberapa ratus meter.
Koordinator aksi, Irsan, menyebutkan mahasiswa turun ke jalan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
“Ada lima hal yang kami soroti, mulai dari pemborosan anggaran yang tidak pro-rakyat, program MBG dan KDMP yang perlu dievaluasi total. Hingga melemahnya kondisi ekonomi nasional,” ungkal Irsan.
Menurut dia, pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menjembatani aspirasi mereka kepada pemerintah pusat”.
“Tentu jika dari Pemkab Cianjur tidak menemui kami, maka jalan akan kami tutup kembali,” ucapnya.
Perwakilan mahasiswa lainnya, Agus Rama, menilai evaluasi terhadap program MBG menjadi salah satu tuntutan utama. Mengingat pelaksanaannya di sejumlah daerah, termasuk Cianjur, dinilai masih menyisakan persoalan.
Kemudian dia menyoroti adanya kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut serta mempertanyakan konsistensi penegakan aturan oleh pemerintah.
Kejadian belum lama ini kios di Jalur Puncak ditertibkan dengan alasan tidak berizin. Namun ketika ratusan dapur MBG belum mengantongi izin, mengapa tidak ditertibkan juga? Di mana letak keadilannya?” tegas Agus.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Karena mereka menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak besar terhadap daya beli masyarakat.
“Diketahui saat ini rupiah masih lemah terhadap dolar”. Kondisi ini menunjukkan ekonomi belum stabil dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil,” pungkasnya.
(PR/SG)
