METROIMDONEWS.COM, JAKARTA – Berikan dukuangan penuh, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi bantuan militer Jepang. Dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat.
Dia menyampaikan apresiasi tersebut saat mengunjungi kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki beserta tiga helikopter CH-47 Chinook di Mempawah, Kalimantan Barat, dikutif pada Rabu (16/9).
Sjafrie menerima laporan langsung dari personel militer Jepang mengenai perkembangan penanganan Karhutla.
Tentu saja dia sangat mengapresiasi seluruh kontribusi Jepang dalam membantu penanganan Karhutla di Indonesia.
Kemudian, Sjafrie turut menelepon Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi untuk menyampaikan terima kasih secara langsung.
“Sebagai Menteri Pertahanan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas respons cepat. Terutama dalam memberikan bantuan helikopter CH-47 yang dilengkapi kemampuan pemadaman kebakaran,” ungkapnya.
Menurut Sjafrie, kerja sama tersebut diharapkan dapat meringankan beban Pemerintah Indonesia dalam menangani Karhutla. Sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Jepang. Namun yang paling penting adalah bagaimana seluruh kemampuan yang ada dapat digunakan untuk melindungi masyarakat. Dengan tujuan mempercepat pemadaman, dan mengurangi dampak karhutla. Hal tersebut merupakan manfaat nyata dari hubungan baik dan diplomasi pertahanan Indonesia dan Jepang,” turur Sjafrie.
Tiga Helikopter Beroperasi Sampai 19 September
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo menambahkan tiga helikopter Jepang mulai beroperasi menangani Karhutla pada 12 September hingga 19 September 2026.
Melalui siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Tri Budi mengatakan kedatangan bantuan Jepang. Tidak serta merta menggeser Pemerintah Indonesia sebagai leading sector penanganan karhutla.
Mengingat, lanjut dia, bantuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama pertahanan komprehensif atau defence cooperation arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada 4 Mei 2026.
Salah satu ruang lingkup utama kerja sama tersebut mencakup pengelolaan bencana, termasuk humanitarian assistance and disaster relief (HADR).
Sehingga menurut Tri Budi, kerja sama tersebut bersifat kemanusiaan dan perlu dipandang dalam kerangka diplomasi secara utuh.
“Maka seluruh kemampuan nasional tetap dikerahkan”. Bantuan Jepang kemudian diintegrasikan dengan seluruh operasi penanganan Karhutla yang dilaksanakan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
(PP/GN)
