METROINDONEWS.COM, RIAU – Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Kampar, Riau, dikeluhkan semakin sulit. Di bawah kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar, lesunya daya beli, naiknya harga barang kebutuhan pokok. Hingga belum cairnya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menjadi keluhan yang hampir merata di kalangan warga, Minggu (1/11).
Keluhan tersebut tidak hanya datang dari pedagang dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi juga dari para tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang hingga awal November 2026 mengaku belum menerima haknya.
Sejumlah pedagang di kawasan pertokoan Bangkinang mengaku omzet penjualan menurun drastis. Sepinya pembeli, minimnya peredaran uang, serta naiknya harga bahan pokok membuat masyarakat semakin menahan belanja.
“Harga barang semua naik, dari beras, minyak goreng, sampai bumbu dapur. Tapi uang susah dicari, jualan sepi. Kami yang di bawah sangat merasakan dampaknya,” ucap seorang pedagang.
Di sisi lain, persoalan belum cairnya gaji PPPK menambah beban ekonomi. Para tenaga PPPK yang menggantungkan hidup dari gaji tersebut mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di tengah harga kebutuhan yang terus merangkak naik.
“Gaji belum keluar, sementara kebutuhan terus berjalan, harga naik semua. Kami bingung harus bagaimana. Ekonomi keluarga jadi terganggu,” ungkap salah seorang tenaga PPPK di Kampar yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kondisi ini dinilai saling berkaitan. Ketika gaji aparatur belum cair, maka perputaran uang di daerah pun ikut tersendat. Dampaknya dirasakan langsung oleh pedagang di Pasar Inpres Bangkinang, warung kecil, hingga pelaku UMKM yang mengandalkan belanja pegawai.
Masyarakat menilai belum ada langkah pengendalian harga dan kepastian pembayaran hak pegawai dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Kegiatan ekonomi yang mengandalkan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dinilai belum maksimal.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dapat segera mengambil langkah konkret, mulai dari menstabilkan harga kebutuhan pokok, mencairkan gaji PPPK yang tertunda, serta menggerakkan belanja daerah yang pro rakyat untuk memulihkan ekonomi yang kian di himpit lesu.
Mo
