METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Jelas tak berbekas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan secara terbuka. Terkait polemik rencana perjalanan dinas ke New York Amerika Serikat. Mengingat langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang beredar di masyarakat. Menjadi lebih jelas dan tidak memunculkan berbagai spekulasi.
“Tersorot publik, setelah beredarnya dokumen yang diduga memuat nama istri dan anak Dody Hanggodo”. Sebagai bagian dari rombongan dalam agenda kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Sementara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan pihaknya membuka ruang bagi Dody untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
“Silakan saja untuk klarifikasi bisa disampaikan juga secara terbuka. Menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa? Sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,” jelas Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, yang dikutif Selasa (21/7).
Lanjut Budi, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarga merupakan persoalan yang perlu diantisipasi. Tentu saja baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka oleh karena itu, pengawasan internal di setiap instansi dinilai memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Menurut dia, seluruh fasilitas dinas harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi.
Sehingga artinya itu sudah tidak sesuai dengan peruntukan dari fasilitas-fasilitas dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara,” cetus Budi.
“Perlu dipahami, apabila fasilitas dinas digunakan untuk kepentingan keluarga atau pribadi”. Dimungkinkan kondisi tersebut berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan.
Kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga, lanjut Budi, artinya ini ada dugaan penyimpangan.
Polemik berawal setelah dokumen administrasi perjalanan dinas Menteri PU bertanggal 29 Juni 2026 beredar luas di media sosial. Dalam dokumen tersebut, Dody Hanggodo dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13–19 Juli 2026.
“Kedapatan dalam dokumen yang beredar tersebut turut mencantumkan nama istri dan anak Dody sebagai bagian dari administrasi perjalanan”.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto membenarkan surat yang beredar merupakan dokumen administrasi resmi.
Justru di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dokumen tersebut. Isu lain juga muncul mengenai dugaan mutasi besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut-sebut berkaitan dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas tersebut.
Kendati, Dody Hanggodo akhirnya memutuskan membatalkan seluruh agenda kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat. Hingga kini, polemik mengenai dokumen perjalanan tersebut masih menjadi perhatian publik dan KPK.
(RP/TR)
