METROINDONEWS.COM, BANDAR LAMPUNG – Reaksi masyarakat Lampung, terjadi gelombang penolakan dalam safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kota Bandar Lampung. Terlihat puluhan massa yang didominasi oleh ibu-ibu bergamis hitam menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Adipura, Sabtu (27/6).
“Dimana assa yang membawa satu unit mobil komando serta tiga armada bus tersebut menyuarakan protes keras, dan berencana melakukan long march”. Menuju Gedung Rimbawan, lokasi berlangsungnya Rakorda PSI Bandar Lampung yang dijadwalkan dihadiri oleh Jokowi.
Sementara Koordinator aksi, Gunawan Parikesit, mengatakan titik kumpul di Bundaran Adipura sengaja dipilih. Tentu sebelum massa bergerak menuju Gedung Rimbawan yang berjarak sekitar 700 meter dari lokasi awal.
“Orang yang kita tolak, Jokowi, ada di Gedung Rimbawan”. Dan kita akan bergerak ke sana,” teriak Gunawan di atas mobil komando,” ujarnya.
Dalam orasi tersebut, Gunawan melontarkan kritik tajam terhadap rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai presiden.
Menurut dia, berbagai kebijakan hilir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi. Dinilai gagal dan berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat kecil.
Sedangkan di lokasi yang sama, perwakilan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML), Merry, mengungkapkan sejumlah poin krusial yang melandasi gerakan penolakan tersebut.
FSML menyoroti isu penegakan hukum dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada beberapa insiden masa lalu. Diantaranya, seperti peristiwa KM 50 dan kerusuhan pasca-pemilu di depan Kantor Bawaslu RI pada 2019.
Selain itu, FSML juga mengungkit polemik keaslian ijazah kelulusan Jokowi yang dinilai belum klir di mata publik secara transparan.
“Tentu saja kami sangat menyayangkan mengapa Pak Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya secara langsung di depan publik”. Padahal persoalan tersebut cukup sederhana jika dilakukan bisa meredam pertikaian yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegas Meri.
Selain itu massa turut mempertanyakan esensi urgensi dari rangkaian safari politik luar kota yang masif dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
“Mengingat para demonstran menuntut agar berbagai persoalan kebangsaan masa lalu diselesaikan terlebih dahulu”. Sebelum melakukan mobilisasi massa di daerah yang akan dituju.
(VI/BA/TR)
