METROINDONEWS.COM, KOTA BANDUNG – Beri kemudahan proses, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan betapa pentingnya reformasi sistem ketenakerjaan agar lebih banyak orang terserap di dunia kerja.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam orasi ilmiahnya pada sidang terbuka Senat Universitas Pasundan Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, Sabtu (24/5).
“KDM menawarkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital dan memudahkan secara birokrasi”.
Menurut dia, proses rekrutmen tenaga kerja selama ini masih menyulitkan para pencari kerja, terutama lulusan baru perguruan tinggi. Banyak lulusan terbentur syarat administrasi.
“Disebabkan pendekatan birokratis yang cenderung kaku dan tidak relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini yang semakin terdesak oleh kebutuhan hidup,” ujarnya.
Menurut KDM, ketika orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Tentu kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi.
Dia mengusulkan sistem baru yang berbasis data digital calon tenaga kerja yang lebih mengutamakan keahlian, minat, dan karakter pekerja.
Sistem ini,” kata Dedi, memungkinkan proses penerimaan dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti kelengkapan administrasi seperti legalisasi ijazah, SKCK, atau dokumen lainnya. Hal adanya hal tersebut diharapkan menjadi solusi cepat mengatasi pengangguran.
“Jadi sudah diterima dulu, baru urus persyaratan”. Kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDM turut menekankan pentingnya pendekatan langsung antara pemerintah dan dunia industri untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja.
“Sehingga Pemdaprov akan mendorong kolaborasi aktif antara dinas ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja”. Tetapi disiapkan juga sebagai pencipta lapangan kerja.
“Mengingat etos kerja harus dibangun sejak dini”. Sehingga jangan malu memulai dari bawah. Karena pekerjaan berbentuk apapun, selama halal, hal itu mulia. Sedangkan kita, pemerintah, harus hadir dalam mempermudah bukan mempersulit tujuan tersebut,” simpulnya.
(KN/SG72)
