Skandal Bongkaran Atap Hingga Kayu SDN 018 Kuok Terindikasi Kuat Dimaling Oknum, Dinas dan BPKAD Diminta Turun Fokus Dalami Aset Negara

METROINDONEWS.COM RIAU– Proyek Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri 018 Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, dari jauh kasat mata sudah terlihat rampung, Jumaat (13/11).

Meski demikian, pertanyaan masyarakat menguat soal material pembongkaran Proyek seperti atap hingga kayu. Ke mana aset negara tersebut pergi, jika misal mencapai ratusan kode yang hilang.

Menurut informasi dari sejumlah masyarakat, material bongkaran proyek revitalisasi bangunan pemerintah tetap berstatus sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Materi tersebut diduga dipindahkan oleh Kepala Sekolah SDN 018 Kuok ke kebun miliknya. Sebagian kecil materi lainnya juga diduga ditemukan tersimpan di rumahnya.

Materi tersebut memiliki nilai ekonomis dan tidak boleh diambil, dipindahkan, dimanfaatkan, atau dijual secara sembarangan tanpa melalui prosedur resmi.

“Bahan bongkaran yang seharusnya didata, dicatat, dan diamankan di lokasi sekolah diduga justru diangkut keluar. Sebagian dibawa ke kebun dan sebagian kecilnya ditemukan tersimpan di rumah Kepala Sekolah,” ucap salah satu warga yang minta namanya tidak disebutkan.

Dugaan transfer itu terjadi saat proyek revitalisasi sedang berjalan, setelah proses pembongkaran bangunan lama dilakukan. Materi yang seharusnya didata dan diamankan di lokasi sekolah, diduga justru diangkut keluar tanpa melalui pendataan, berita acara, dan lelang resmi.

Untuk itu melalui berita ini, masyarakat meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Inspektorat Kabupaten Kampar, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar untuk segera turun langsung ke SDN 018 Kuok.

Periksa lokasi proyek, periksa kebun yang diduga menjadi tempat penampungan material bongkaran, dan periksa rumah Kepala Sekolah.

Selain itu pemeriksaan tidak cukup dilakukan melalui laporan di atas meja. Datang langsung, hitung materinya, cocokkan dengan data aset sekolah, dan periksa dokumen pemindahannya.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran, berikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat pelanggaran, bukti bukti dokumen resminya kepada publik agar tidak menimbulkan fitnah.

Kini, Masyarakat Kuok menunggu langkah nyata dari Dinas dan BPK. Proyek revitalisasi yang dibiayai dengan uang negara tidak boleh menjadi ajang referensi material bongkaran.

Sementara konfirmasi kepada Kepala Dinas Dikspora Kampar melalui kabid Dikdas Yolanda Sri Rahayu.

Dia memberikan jawaban Kalau masalah pengerahan pisik Proyek revitalisasi sudah ada pegawasnya dari pihak Dinas pendidikan provinsi. Kemudian dari kemendikbut, kita di sini sudutnya hanya pelatihan,”kata Yolanda.

Lebih lanjut singgung soal serah terima bongkaran Proyek revitalisasi, Yolanda mengaku tidak tahu masalah ini. Dan mengenai dia jadi beking kepsek Yolanda jawab tidak ada melakukan bekingan atau intimidasi dan penunjukan soal Proyek Revitilasasi, jangan terpengaruh oleh isu di luar yang belum tauh kepastiannya, ucap Kabid Yolanda.

Mo

Penulis: Jurnalis METROINDONEWS.comEditor: Mardianto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250