METROINDONEWS.COM, KALTIM – Dampak tugas, terlihat sejumlah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Selasa (21/4). Unjuk rasa tersebut diikuti sekitar 3.000 orang itu terdiri dari mahasiswa, ormas dan masyarakat adat.
Dalam aksinya, pendemo menuntut audit terhadap seluruh kegiatan Pemprov Kalimantan Timur. Sekaligus untuk dapat menghentikan praktik politik dinasti hingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah tersebut.
Selain berunjuk rasa, massa membentangkan poster bertuliskan “Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga #StopNepotisme #PemimpinBukanPewaris”.
Kendati aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan, pendemo terlibat adu dorong dengan polisi. Namun, Polda Kaltim memastikan aksi berjalan tuntas dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bersama wakilnya, Seno Aji terpilih dalam Pilkada 2024. Rudy sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Berikut ini beberapa kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, seperti dirangkum dari berbagai pemberitaan media massa.
Publik menyoroti posisi strategis saudara-saudara Rudy Mas’ud di Pemerintahan Kaltim, yaitu:
• Hasanuddin Mas’ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim
• Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan
• Syahariah Mas’ud sebagai anggota DPRD Kaltim
• Abdul Gafur Mas’ud (mantan Bupati Penajam Paser Utara)
• Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Hal itu kemudian memicu demo pada 21 April 2026 yang menuntut dimakzulkan praktik monopoli kekuasaan tersebut.
Rudy kembali menuai kritik saat Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp. 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover.
Di tengah upaya efisiensi anggaran, alokasi barang mewah ini memicu kemarahan publik.
“Setelah merespons kritik publik dan arahan pusat, Rudy kemudian mengembalikan unit Range Rover kepada penyedia dan memasukkan kembali dana pengadaannya ke kas daerah”.
Selain itu, Rudy juga sempat menganggarkan Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Pemprov Kaltim memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal pada 10 April 2026 mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi untuk berbagai keperluan fasilitas pimpinan daerah, bukan hanya satu objek bangunan.
Sehubungan dengan beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, Pemprov Kaltim sebelumnya juga pernah viral karena isu kebebasan pers.
Ketika pada Juli 2025 lalu, Aspri Rudy Mas’ud bernama Senja viral karena mengucapkan “tandai, tandai” dengan nada intimidatif kepada jurnalis saat wawancara doorstop di Kantor Gubernur, 21 Juli 2025.
Tentu saja Insiden tersebut memicu kecaman dari AJI dan PWI Kaltim karena dinilai menghalangi tugas pers. Aspri tersebut kemudian meminta maaf, beralasan kelelahan, dan kesalahpahaman.
“Tindakan tersebut dinilai sangat merendahkan profesi wartawan dan mencederai iklim demokrasi sehat yang seharusnya dirawat oleh pejabat publik, demikian sekelumit persoalan yang mencuat di Kaltim.
(TO/BM)
