METROINDONEWS.COM, KAB. BEKASI – Tercium sroma busuk, dalam dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2021 hingga 2026. Kembali mencuat di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi. Kali ini sorotan tertuju pada SMAN 3 Babelan, Kabupaten Bekasi yang di nahkodai oleh Usman
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, penggunaan Dana BOS periode Tahun Anggaran 2021 hingga 2026 di sekolah tersebut. Telah diduga kuat sarat praktik penyimpangan pada sejumlah pos anggaran terutama pengadaan barang.

Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemeliharaan fasilitas sekolah, pengembangan perpustakaan, hingga menunjang kegiatan belajar mengajar. Malah justru tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Dimana salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa sejumlah pengadaan yang tercantum dalam laporan penggunaan Dana BOS meskipun dana BOS dibelanjakan. Namun diduga banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
“Kalau melihat kondisi sekolah, pemeliharaan gedung maupun sarana dan prasarana sekolah yang dianggarkan setiap tahun hampir tidak terlihat realisasinya”. Terutama pada pengecatan dinding sekolah dan toilet siswa yang tidak mengalir airnya,” ungkap sumber kepada awak media, Kamis (19/11) sore.
Sumber juga menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dengan kondisi riil di sekolah.
Dari data yang berhasil dihimpun, pada Tahun Anggaran 2024-2025 tercatat sejumlah alokasi dana yang menjadi perhatian, di duga kuat terjadi penyelewengan diantaranya meliputi:

1. Anggaran kegiatan Pengembangan Perpustakaan pada Tahun 2024 dan 2025. Buku-buku apa saja yang dibeli oleh pihak sekolah serta berapa jumlah buku yang dibelanjakan.
2. Tetkait nggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah. Pemeliharaan apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah.
3. Lanjut masalah anggaran Penyediaan Administrasi Kegiatan Sekolah. Belum ada penjelasan arang apa saja yang dibeli oleh pihak sekolah. Berapa jumlahnya apa spesifikasi lengkapnya.
4. Dalam anggaran pengembangan perpustakaan. Alat multimedia apa saja yang dibelanjakan dan apa spesifikasi lengkapnya.
5. Masalah terima fee dari penyedia buku perpustakaan sebesar 20 % dari total pagu anggaran buku perpustakaan.
6. Tidak transparan dalam penggunaan dana BOS karena tidak dipajang papan pengumuman penerimaan dana BOS yang ter-update (Tahun 2026).
7. Monopoli rekanan disekolah, diduga pihak sekolah memakai rekanan tertentu/hanya beberapa rekanan saja (rekanan binaan). Hal tetsebut sudah melanggar UU RI NO.5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
8. Terindikasi melakukan pembelian fiktif barang dan jasa, pihak sekolah diduga bekerjasama dengan rekanan. Sementara cara yang dilakukan yaitu membuat kwitansi fiktif tanpa membeli barang atau jasa, pihak rekanan diduga menerima keuntungan 20 % dan pihak sekolah menerima 80 % dari kongkalikong pekerjaan fiktif tersebut
Tak hanya sejumlah pengadaan yang diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, pihak sekolah juga diduga masih melakukan pungutan seperti uang kas kelas, penjualan baju batik, kaos olahraga, baju muslim, topi dan dasi serta atribut sekolah lainnya diduga kerjasama dengan pihak ketiga. Lebih ironis diduga pihak sekolah masih terima fee atau gratifikasi dari pihak rekanan sekolah yang nilainya 10 % (10 persen) dari pagu anggaran.
Praktik semacam ini apabila terbukti dapat merugikan keuangan negara dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi hak para siswa.
Masyarakat dan sejumlah pemerhati pendidikan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hali ini Kejaksaan serta pihak terkait untuk segera melakukan audit investigatif. Terhadap penggunaan Dana BOS SMAN 3 Babelan periode 2021 hingga Oktober 2026.
“Kami meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh penggunaan Dana BOS tahun 2021 hingga Oktober 2026″. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujar sumber menambahkan.
Sementara itu, Kepala SMAN 3 Babelan, Usman yang kini dimutasi ke SMAN 5 Kota Bekasi saat dikonfirmasi oleh awak media melalui surat konfirmasi resmi dan sambungan telepon seluler serta pesan singkat WhatsApp. Melalui nomer +62 813-8202-6XXX pada Senin (16/11/2026) Usman belum memberikan respon padahal aplikasi WhatsApp nya dalam posisi aktif.
Kepala sekolah diduga menghindar dari konfirmasi wartawan untuk menutupi kebobrokannya dalam mengelola dana BOS. Padahal peraturan perundang-undangan sangat jelas bagi Kepala sekolah yang terbukti menggelapkan dana BOS. Terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 8 tentang penggelapan dalam jabatan) dengan ancaman hukuman penjara hingga belasan atau puluhan tahun.
Sementara, Humas SMAN 3 Babelan, Indra Raharja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menunggu kepala sekolah yang baru, “Tunggu kepala sekolah baru datang, soalnya surat ke Pak Usman di rujukannya, sudah saya sampaikan,” demikian kata Indra Raharja kepada awak media, Senin (16/11) yang lalu.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Rina Parlina saat dihubungi mengatakan akan segera menindaklanjuti dugaan temuan tersebut, “Akan kami tindaklanjuti,” kata Rina Parlina melalui pesan singkat WhatsApp, pada hari yang sama.
(SR/TR)














