METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Terperosok kasus pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan. Terhadap mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Yuddy Renaldi pada Rabu (18/11).
Yuddy merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di BJB sebesar Rp. 401 miliar. KPK menduga kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 223,6 miliar.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama YR,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Kendati dia belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan Yuddy. Budi juga belum memastikan adanya penahanan setelah memeriksa Yuddy
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yuddy sebagai tersangka pada 9 September 2026 yang lalu. Ketika itu, Yuddy terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan auditor BPK.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari: Yuddy Renaldi sebagai Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB periode 2020-2024. Widi Hartoto merupakan Direktur PT. Cakrawala Kreasi Mandiri, dan Pemilik PT. Antedja Muliatama. Ikin Asikin Dulmanan selaku Komisaris PT. Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma dan Direktur PT. Wahana Semesta Bandung Ekspres, Suhendrik.
KPK menyebutkan bahwa pada periode 2021 hingga semester I-2023, Bank BJB menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sejumlah Rp. 801 miliar melalui Divisi Corporate Secretary (Corsec). Sedangkan dari angka tersebut, sebesar Rp. 410 miliar disetujui untuk dialokasikan pada penempatan iklan BJB di media televisi, cetak dan online, melalui pengadaan jasa agensi.
Berlanjut pada akhir tahun 2020, tersangka Widi Hartoto memerintahkan jajarannya untuk mencari agensi periklanan yang bersedia. Mengelola dana non-budgeter dari mekanisme pengadaan tersebut. Paket pekerjaan kemudian dipecah menjadi nominal di bawah Rp. 200 juta serta rentang Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Bertujuan untuk menghindari proses lelang dan memuluskan mekanisme Penunjukan Langsung (PL).
Kendati, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai pelanggaran hukum, seperti penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang mengacu pada persentase fee agensi. Terus pengarahan calon penyedia jasa, hingga rekayasa syarat evaluasi teknis dan penghilangan proses verifikasi dokumen penyedia.
Tentu saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 223,6 miliar. Nilai tersebut merupakan selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada enam agensi. Dengan yang telah dibayarkan oleh keenam agensi kepada media sebagai penempatan iklan.
(NA/TR)














