METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Mengubah tetap resah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset yang baru disahkan menjadi undang-undang.
Dimana ICW mempersoalkan tidak tersedianya naskah RUU selama proses pembahasan hingga pengesahan. Kondisi tersebut dinilai mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan dilayangkan bersama koalisi advokasi perampasan aset pada Kamis (19/11). Laporan tersebut juga menjadi tindak lanjut somasi yang sebelumnya dikirimkan pada 16 November.
Ibrahim mengemukakan, ICW tidak pernah memperoleh akses terhadap dokumen RUU Perampasan Aset. Bahkan, hingga undang-undang disahkan, naskah tersebut tidak tersedia di situs resmi DPR.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” terangnya.
“ICW juga membantah klaim pimpinan DPR mengenai keterbukaan proses pembahasan”. Ibrahim mengatakan organisasinya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi perumusan undang-undang tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ucapnya.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar keterbukaan dokumen. DPR dinilai belum memberikan ruang partisipasi publik. Sebagaimana mestinya dalam proses pembentukan undang-undang.
Kendati, sekretariat MKD telah menerima pengaduan tersebut. ICW berharap MKD menindaklanjuti laporan dan menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik terbukti.
“Koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Sekaligus, lanjut Ibrahim, memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset.
Sedangkan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak melibatkan publik. Karena dia menyebut proses pembahasan telah berlangsung sejak September 2025.
Selama proses tersebut, Komisi III DPR menggelar 87 rapat audiensi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Habiburokhman menyatakan jumlah tersebut menunjukkan besarnya ruang partisipasi yang diberikan.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya”. Enggak ada undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya,” jelas Habib usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11).
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani juga memastikan proses pembahasan telah melibatkan partisipasi publik. Maka dia menilai tahapan formil pembentukan undang-undang telah berjalan tanpa kekeliruan.
Dia menerangkan dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tentu saja bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.
Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai keterbukaan dokumen dan pelibatan publik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengaduan ICW kini menjadi ujian bagi MKD untuk menilai dugaan pelanggaran etik pimpinan DPR dalam proses legislasi tersebut.
(IN/MIN)














