Bakom: Serangan Medsos ke Prabowo Menurun Setelah LSP Ditangkap

METROONDONEWS.COM, JAKARTA – Cepat dalam bergerak, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial menurun drastis. Setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditangkap dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda di sela Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11).

Menurut dia, penangkapan Listyo diikuti perubahan terhadap respons publik di ruang digital. Dimana tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mengalami peningkatan.
“Ketika Listyo ditangkap, itu kita lihat embusan ke publikasi Presiden naik 43 naik 61,” ucapnya.

Sambil dia menyebutkan serangan terhadap pemerintah di media sosial berkurang setelah peristiwa tersebut.
Kebdati, Syahganda tidak menjelaskan secara terperinci indikator yang digunakan untuk mengukur penurunan serangan maupun kenaikan angka kepuasan publik tersebut. Karena tidak membeberkan sumber data, lembaga pengukur, serta periode perbandingan angka 43 dan 61.

Syahganda menilai dinamika serangan di media sosial tidak dapat dilepaskan dari perang siber yang berlangsung di Indonesia.
Sebab perang siber sebagai salah satu tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah. Ruang digital menjadi arena yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan Presiden.
Meski demikian, klaim mengenai

Syahganda turut menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian dia mengaku menjadi salah satu pihak yang turut menjadi korban penyadapan oleh Listyo dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai kaki tangan.

Syahganda menilai masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang menjadi target penyadapan. Termasuk tujuan dan penggunaan informasi yang diperoleh melalui tindakan tersebut.
Kemudian berharap Rakornas Komisi Informasi dapat mendorong pembahasan mengenai hak masyarakat atas informasi. Termasuk informasi terkait hasil penyadapan yang dilakukan jajaran kepolisian tersebut,” tandasnya.

Maka pernyataan Syahganda sekaligus menempatkan kasus penyadapan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Sekaligus menekankan pentingnya masyarakat mengetahui tujuan penyadapan dan siapa saja yang menjadi sasarannya.
(WT/TR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250