METROIINDONEWS.COM, JAKARTA – Pengungkapan dalam proses, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Mengenai dugaan aliran uang yang diterima empat orang kepercayaannya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mellaui keterangan resminya yang dilansir Kamis (5/11) membeberkan penyidik mendalami pengetahuan Nusron. Mengenai uang yang diduga diterima orang-orang kepercayaannya. Termasuk peruntukan dana tersebut.
Penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari Saudara NW. Hal itu kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut? kaitannya untuk apa, dan sebagainya,” kata Budi.
Pemeriksaan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pembukaan blokir sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Sekaligus dugaan setoran untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kendati KPK, tidak hanya memgupas soal pengurusan sertifikat tanah. Penyidik juga mendalami kewenangan Nusron sebagai Menteri ATR/BPN dalam penempatan pejabat di lingkungan kementerian.
KPK turut menelusuri dugaan adanya setoran rutin yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lembaga tersebut.
Kemudian Saudara NW juga dikonfirmasi berkaitan dengan kewenangannya dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN itu seperti apa,” papar Budi.Tentu kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Bahkan, penyidik disebut mendalami dugaan setoran yang berasal dari sejumlah tingkatan kantor pertanahan.
“Termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat Kantah, Kanwil, dan ke atas,” lanjutnya.
Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Nusron masih menjadi bagian awal dari pendalaman penyidikan.
Keterangan yang disampaikan akan dianalisis bersama informasi dan bukti lain yang telah dikumpulkan penyidik. Disebutkan, empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Terdiri dari: Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Berikut empat tersangka lainnya adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon, bersama Rizal Pahlevi dari pihak swasta.
KPK menduga perkara pembukaan blokir HGB Summarecon bermula dari pengurusan sertifikat atas sejumlah bidang tanah di Kabupaten Bogor. Sementara dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi telah diduga menyerahkan uang Rp. 1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Selain perkara Summarecon, KPK lanjut mengusut dugaan penerimaan uang dari pengurusan layanan pertanahan lain. Termasuk HGB lahan PT. Bela Parahyangan. Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Nusron menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar lima jam pada Rabu (4/11) Kehadirannya menjadi perhatian. Karena dia sebenarnya tidak masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK pada hari tersebut.
Budi menjelaskan Nusron datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya. “Benar, hari ini Saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini,” tandas Budi.
Sebelumnya, Nusron telah dua kali dipanggil sebagai saksi, tetapi tidak menghadiri kedua agenda pemeriksaan tersebut. Usai diperiksa, Nusron hanya memberikan penjelasan mengenai perjalanan dinasnya ke luar negeri. Menurutnya telah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara.
(PN/TR)
