KPK Minta Evaluasi Menyeluruh Kontrak Rp. 14,7 M Diterima PT. RAN Milik Raffi Ahmad

METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Diungkap hingga tuntas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kembali mengevaluasi pengadaan jasa influencer.
Sebab angkanya senilai Rp. 14,7 miliar yang melibatkan PT. Rans Animasi Indonesia, merupakan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.
Permintaan tersebut dikemukakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Minggu (22/11). KPK menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Maka KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi.

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa tersebut. Langkah itu juga penting untuk melihat kemungkinan adanya penyimpangan maupun benturan kepentingan.

Hal tersebut, penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien. Termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ucapnya.

Perkembangan tersebut muncul setelah Raffi Ahmad menyampaikan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resminya pada (16/11), Raffi mengaku konsultasi tersebut membahas aktivitas endorsement dan kerja sama lainnya. Lantas kata Raffi, hasil konsultasi saat itu menyebut aktivitasnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Kemudian, menanggapi pernyataan tersebut, Budi Prasetyo membeberkan KPK memang terbuka memberikan konsultasi dalam ranah pencegahan korupsi kepada siapa saja.
Lembaga antirasuah itu juga dapat memberikan rekomendasi untuk memitigasi potensi tindak pidana korupsi sejak awal.

Namun, penjelasan KPK mengenai keterbukaan konsultasi tersebut tidak dengan sendirinya menjadi konfirmasi atas seluruh klaim hasil konsultasi yang disampaikan Raffi.

Polemik ini bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer.
Lima paket berasal dari unit kerja Museum dan Cagar Budaya yang sebelumnya berada di Kemendikbudristek pada 2024. Sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025–2026.

Sehingga secara keseluruhan total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp.14,7 miliar dan melibatkan PT. RAN. Bentuk kerja samanya mencakup penayangan konten di media sosial hingga kehadiran Raffi dalam sejumlah acara kementerian.

Tentu saja, ICW menyoroti kemungkinan terbatasnya persaingan penyedia jasa serta potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik.
Kemdati demikian, dorongan evaluasi dari KPK tidak sama dengan penetapan adanya tindak pidana.

(ANT/TR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250