METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Terus menjadi perhatian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah. Tentu yang mana telah menyelesaikan pembahasan serta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
Menyusul penyelesaian tahapan tersebut, pemerintah meminta seluruh daerah mengedepankan dialog sosial dalam pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Tak lain agar kebijakan pengupahan mampu melindungi kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.
Yassierli menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan upah minimum. Mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, pengusaha, hingga akademisi. Lanjut dia, penyusunan kebijakan pengupahan membutuhkan pertimbangan yang matang karena menyangkut kepentingan pekerja. Sekaligus keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Kenadati, saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Maka sebab hal itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ungkap Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11).
Setelah penetapan upah minimum tingkat provinsi, pemerintah daerah memasuki tahapan pembahasan UMK dan UMSK 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mempertahankan semangat musyawarah agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
Sehingga dia meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan objektivitas. Pembahasan upah minimum harus memperhatikan kemampuan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, kebutuhan hidup pekerja, serta karakteristik perekonomian daerah.
Penetapan upah minimum tidak boleh hanya berorientasi pada besaran kenaikan upah. Kebijakan tersebut juga harus mampu menjaga daya beli pekerja. Disertai memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan mendukung penciptaan lapangan kerja,” ucapanya.
Dimana kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Mengingat, kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” kata Yassierli.
Dialog sosial, lanjut dua, harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Perbedaan pandangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan menjadi ruang untuk mencari titik temu, bukan menimbulkan pertentangan yang menghambat proses pengambilan keputusan.
Selain mengedepankan musyawarah, Yassierli menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pengupahan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional dan daerah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah. Tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menjaga keberlangsungan usaha. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam mekanisme penetapan upah minimum 2027, UMK dijadwalkan ditetapkan paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK. Kebijakan pengupahan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum. Untuk dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kendati dia berharap hasil pembahasan upah minimum tidak hanya memberikan kepastian penghasilan bagi pekerja. Namun dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat terus meningkat.
“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh. Beserta kesempatan kerja harus semakin terbuka,” imbuhnya.
(BB/TR)














