KPK: Modus Pinjam Bendera, Korupsi Proyek BNPB Pakai Dana Bencana

METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Mengungkap perkara hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana modus tersebut meliputi penggunaan nama perusahaan lain atau pinjam bendera, pemberian uang kepada oknum BNPB. Beserta penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa,
dikutip Rabu (18/11).
Melalui Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga menggunakan perusahaan lain. Tak lain agar bisa mendapatkan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan BNPB.
“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.

Selain itu, KPK menemukan dugaan adanya perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” ujarnya.

Modus lainnya berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada oknum tertentu di BNPB.

Sehingga modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap) kepada oknum-oknum di BNPB,” tutur Budi.
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT menjabat Kepala BNPB, serta empat orang lainnya.

Terdapat empat tersangka yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS. Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT. Trans Lintas Selaras GP, dan pihak swasta SNG.

Ketika pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp. 5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Dengan rincian meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp. 3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp.315,8 juta. Bersama tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp. 452 juta, beserta aset kripto senilai Rp. 1,10 miliar.

KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.

Selanjutnya, dalam perkembangan penyidikan, KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan anggota TNI aktif.
Disebutkan pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK kemudian memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026 yang lalu

(ANT/TR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250