METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Semua dalam penelusuran, Direktur Utama sekaligus pemilik PT. Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetorkan uang Rp. 80 juta hingga Rp. 130 juta. Dengan tujuan untuk mengurus izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pengakuan itu disampaikan Joko saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA.
Lanjut dia, terdapat permintaan biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp. 1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal.
Joko mengatakan, permintaan tersebut muncul setelah permohonan perubahan status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurusnya tak kunjung disetujui. Biaya tambahan itu, kata dia, diminta oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
“Betul, jadi waktu itu saya menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, kok belum ini, belum, belum selesai”. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, kurang lebih Rp. 1 juta,” terang Joko dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yang dikutip Rabu (18/11). Karena Rp. 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?,” tanya jaksa memastikan.
“Per permohonan, per TKA,” jawab Joko.
Dia juga mengungkapkan bahwa terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS menghubungi mantan karyawannya, Nur Adib. Terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Setelah menerima informasi tersebut, Nur Adib melaporkan kepada dia mengenai nominal yang harus dibayarkan kepada Ditjen Imigrasi. Joko kemudian menyetorkan uang tersebut secara berkala, biasanya setiap satu atau dua bulan, sesuai permintaan Juniadi.
“Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?,” tanya jaksa.
“Sangat bervariasi. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta),” sebut Joko.
Disebutkan, pembayaran dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer. Praktik tersebut berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Lantas Joko mengaku menarik biaya sebesar Rp. 2,5 juta dari setiap klien untuk pengurusan izin tinggal. Sementara dari jumlah tersebut, Rp. 1 juta digunakan untuk membayar biaya tambahan kepada pihak Ditjen Imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan tersebut karena khawatir permohonan izin tinggal yang diajukan perusahaannya tidak diproses. Sekaligus takut mendapat komplain dari klien apabila dokumen izin tinggal tak kunjung terbit.
“Produk ketika disetujui itu seperti apa?,” tanya jaksa.
“Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas,” tutur Joko.
(LIP/TR)














