METROINDONEWS.COM, RIAU – Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-PEMAPHU) Riau menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Jalan H. Samsul Bahri, Payung Sekaki, Rabu (11/11).
Massa mengecam keras mandeknya respons aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Pekanbaru atas dugaan korupsi terstruktur yang menggerogoti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Koordinator Lapangan Aksi, Aryansyah Siregar, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah hukum progresif akibat tidak adanya tindakan konkret dari Polresta Pekanbaru maupun Pemkot Pekanbaru pasca-Aksi Jilid 1 pada September lalu.
F-PEMAPHU Riau menilai telah terjadi permufakatan jahat, abuse of power, dan pemerasan dalam jabatan yang mengorbankan otonomi sekolah demi keuntungan segelintir oknum.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat dana pendidikan di Bumi Lancang Kuning ini dirampok secara sistematis.
Hak otonomi kepala sekolah lewat ARKAS dan SIPLah telah diamputasi oleh intervensi pejabat dinas demi memuluskan monopoli proyek korporasi tertentu,” ujar Aryansyah Siregar di sela-sela orasi di depan Kantor Disdik Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, F-PEMAPHU Riau membeberkan dua modus utama dugaan penyelewengan yang melibatkan oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dan oknum Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru:
1. Oknum pejabat disdik diduga memberikan instruksi paksa kepada seluruh Kepala SD negeri dan swasta di Pekanbaru untuk membeli 3 pasang foto pahlawan. Nilai riil barang yang hanya berkisar ± Rp300.000,- dimanipulasi melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif menjadi Rp400.000,- per pasang. Selisih mark-up sebesar Rp100.000,- per pasang dibebankan langsung ke Dana BOS, yang secara akumulatif berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
2. Otonomi sekolah dalam pembelanjaan digital diduga dipangkas paksa demi mengalihkan penyediaan ATK dan cetak soal ujian (dengan tarif Rp12.000,- per siswa) secara mutlak kepada satu perusahaan tunggal, yakni CV Dua Saudara yang beralamat di Jalan Teropong, Pekanbaru.
Lebih parah lagi, mekanisme pemungutan anggaran dilakukan di luar koridor hukum administrasi keuangan. Para Kepala Sekolah diwajibkan menyetor dana ujian secara tunai kepada Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat kecamatan.
Aryansyah mengungkapkan, pengurus K3S diduga kuat menyodorkan kuitansi kosong kepada para kepala sekolah. Langkah ini dinilai sebagai ruang manipulasi akuntansi dan pemalsuan dokumen anggaran.
Aliran dana kolektif ilegal ini diduga dihimpun oleh Bendahara K3S Kota Pekanbaru atas nama Anismar sebelum diserahkan ke pihak vendor swasta.
F-PEMAPHU Riau menyatakan perbuatan para oknum ini secara telanjang telah memenuhi unsur pidana pemerasan dalam jabatan (knevelary/pungutan liar) sesuai Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Di hadapan massa aksi, Aryansyah Siregar membacakan tiga tuntutan hukum yang bersifat mutlak :
1. Mendesak Wali Kota Pekanbaru segera mengeluarkan SK Pencopotan atau Bebas Tugas sementara terhadap oknum Kabid SD dan oknum Kasi Kurikulum SD Disdik Pekanbaru demi kelancaran penyidikan dan menjaga integritas birokrasi.
2. Meminta Kapolresta Pekanbaru dan Satreskrim Tipikor segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, serta memanggil dan memeriksa oknum Kabid SD, Kasi Kurikulum SD, Bendahara K3S Pekanbaru (Anismar), dan Direktur CV Dua Saudara atas dugaan konspirasi korupsi.
3. Menuntut penghentian total (status quo) atas monopoli pengadaan ATK dan cetak soal ujian, serta mengembalikan hak tata kelola mandiri keuangan sekolah secara akuntabel berbasis ARKAS dan SIPLah.
F-PEMAPHU Riau menegaskan aksi ini juga untuk ditembuskan kepada Kapolda Riau, Kajati Riau, Wali Kota Pekanbaru, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai bentuk transparansi dan keseriusan pengawalan kasus.
Mo
