METROINDONEWS.COM, RIAU – Perjuangan masyarakat dari lima desa di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, untuk memperoleh hak kebun plasma 20 persen dari PT. Sawit Asahan Indah (PT. SAI) terus bergulir. Persoalan yang telah berlangsung lama itu kini memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Riau, Senin (9/11), di Gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.
Dimana kelima desa yang memperjuangkan hak plasma tersebut adalah Desa Teluk Aur, Desa Sungai Kuning, Desa Lubuk Bendahara Timur, Desa Lubuk Bilang, dan Desa Rambah Samo.
Sekitar 50 orang perwakilan masyarakat beserta anggota Koperasi Rambah Samo Sakti (Pusako Sakti) berangkat menggunakan bus pariwisata menuju Gedung DPRD Riau. Rombongan terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari lima desa yang selama ini memperjuangkan hak plasma 20 persen.
RDP dipimpin langsung H. Adam Syafaat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), didampingi Evi Yuliana, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu.
Turut hadir perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
Adam Syafaat: Pemda Rokan Hulu Harus Segera Tuntaskan Persoalan
Dalam memimpin RDP, H. Adam Syafaat meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu segera mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan plasma 20 persen yang telah lama menjadi tuntutan masyarakat lima desa.
Menurut Adam, pemerintah daerah harus hadir dan menjalankan perannya memfasilitasi perjuangan masyarakat agar memperoleh penyelesaian yang jelas. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan itu terus berlarut‑larut tanpa kepastian.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian antara masyarakat, koperasi, perusahaan, serta instansi terkait sehingga tuntutan masyarakat memperoleh jalan keluar sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Evi Yuliana Kecewa PT SAI Tidak Hadir dalam RDP
Sementara itu, Evi Yuliana menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak PT Sawit Asahan Indah (PT SAI), padahal perusahaan tersebut telah diundang secara resmi menghadiri RDP.
Menurut Evi, ketidakhadiran perusahaan sangat disayangkan karena persoalan yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan.
“Sesibuk apa pun pihak perusahaan, seharusnya masih bisa mengirimkan utusannya untuk menghadiri undangan DPRD. Jangan sampai lembaga ini tidak dihargai,” tegas Evi.
Ketidakhadiran PT SAI juga membuat masyarakat belum mendapatkan kesempatan mendengarkan secara langsung penjelasan dan tanggapan perusahaan terhadap persoalan plasma 20 persen yang selama ini diperjuangkan.
Ketua Koperasi Sampaikan Tuntutan Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Rambah Samo Sakti, Ya Rahman Caniago, menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat lima desa.
Ia menjelaskan perjuangan masyarakat untuk memperoleh hak plasma 20 persen bukan persoalan baru. Masyarakat telah lama memperjuangkan hak tersebut dan berharap melalui forum RDP DPRD Provinsi Riau persoalan ini menemukan penyelesaian yang jelas.
“Bagi masyarakat, keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah kami seharusnya juga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Karena itu, kami berharap pemerintah dan instansi terkait tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga mengambil langkah nyata memastikan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Jangan Hanya Menjadi Persyaratan Administrasi HGU
Pada kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau, Darbi S.Ag., turut hadir mendampingi masyarakat lima desa dalam memperjuangkan hak plasma 20 persen.
Darbi menegaskan persoalan plasma tidak boleh hanya dilihat dari sisi kelengkapan dokumen administrasi perusahaan, khususnya terkait proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Asahan Indah.
Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan kewajiban perusahaan benar‑benar dilaksanakan dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari keberadaan investasi perkebunan tersebut.
“Seharusnya plasma 20 persen itu dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administrasi agar HGU PT SAI diperpanjang. Jangan sampai secara administrasi seluruh dokumen dinyatakan lengkap, tetapi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru tidak mendapatkan kesejahteraan dari program perpanjangan HGU tersebut,” tegas Darbi.
Ia meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh, baik terhadap dokumen maupun kondisi faktual di lapangan.
“Jangan hanya memeriksa dokumen di atas meja. Harus dipastikan apakah kebun plasma 20 persen benar‑benar sudah tersedia, berapa luasnya, di mana lokasinya, siapa penerimanya, bagaimana status hukumnya, dan apakah masyarakat lima desa benar‑benar sudah memperoleh manfaat,” tambahnya.
Darbi juga menekankan persoalan plasma harus diselesaikan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan bagi masyarakat.
AWI Riau Minta DPRD Kawal Sampai Ada Penyelesaian
Darbi S.Ag. menyampaikan kehadiran AWI Riau dalam RDP merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial.
Dia berharap DPRD Provinsi Riau tidak berhenti pada pelaksanaan rapat, tetapi terus mengawal tindak lanjut dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, BPN, Dinas Perkebunan, dan pihak perusahaan.
“Kami berharap persoalan ini tidak kembali menjadi pembahasan berulang‑ulang tanpa hasil. Masyarakat sudah datang jauh‑jauh menyampaikan aspirasinya. Sekarang yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan kepastian penyelesaian,” ungkap Darbi.
Perjuangan Masyarakat Lima Desa Masih Menunggu Kepastian
RDP di DPRD Provinsi Riau pada 9 November 2026 menjadi salah satu tahap penting perjuangan masyarakat Desa Teluk Aur, Desa Sungai Kuning, Desa Lubuk Bendahara Timur, Desa Lubuk Bilang, dan Desa Rambah Samo.
Masyarakat berharap hasil pertemuan itu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, termasuk verifikasi kewajiban plasma, kejelasan status lahan, serta kepastian pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian tuntutan masyarakat.
Bagi masyarakat lima desa, perjuangan plasma 20 persen bukan sekadar memperjuangkan pembagian lahan. Lebih dari itu, perjuangan tersebut merupakan harapan memperoleh keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha perkebunan yang berada di wilayah mereka.
Kini masyarakat menunggu komitmen DPRD Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, BPN, Dinas Perkebunan, serta pihak PT. Sawit Asahan Indah untuk memberikan penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perjuangan masyarakat lima desa belum selesai. Mereka berharap plasma 20 persen tidak hanya menjadi janji dan dokumen administrasi, tetapi benar‑benar terwujud menjadi hak dan kesejahteraan masyarakat.
Mo
