METROINDONEWS.COM, RIAU – Polemik dugaan ketidakmerataan alokasi anggaran publikasi media serta isu nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar terus bergulir. Namun hingga saat ini masyarakat dan awak media belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak pemangku jabatan, khususnya Bupati Kampar. Ketidakjelasan ini semakin memicu tanda tanya besar di tengah publik, Saptu (24/10).
Masyarakat yang berharap adanya transparansi dan kejelasan justru dihadapkan pada sikap bungkam para pengambil kebijakan. Berbagai pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui jalur resmi, seakan belum mendapat tanggapan yang memuaskan.
Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kampar, Mardianto, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap kepemimpinan pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya peka terhadap suara rakyat. Bukan malah sebaliknya menutup telinga saat masyarakat membutuhkan jawaban.
“Sebagai seorang pemimpin, seharusnya peka terhadap suara masyarakat. Jangan biarkan suara sumbang di tengah masyarakat terus berkembang tanpa berani memberikan penjelasan. Semakin lama diabaikan, semakin besar keraguan yang tumbuh di kalangan publik,” tegas Mardianto.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa keberanian menjawab pertanyaan rakyat bukanlah kelemahan, melainkan wujud tanggung jawab moral seorang pemimpin. Ketidakjelasan yang terus berlanjut justru memperkuat dugaan bahwa ada hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Kampar beserta jajaran terkait belum memberikan tanggapan resmi. Terkait dugaan ketidakmerataan anggaran publikasi media maupun isu nepotisme yang beredar di masyarakat. Sehingga awak media berharap kepada pihak terkait agar segera membuka diri. Disertai memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat luas.
Mo
