METROINDONEWS.COM RIAU-Mencermati dinamika politik nasional terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden dan dinamika politik lokal terkait dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan apresiasi dan sikap sebagai berikut: (14/11).
1.Mengapresiasi Keberanian Politik Legislator patut di acung jempol.
Kami mengapresiasi sikap politik Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Riau I, Komisi X, yang berani menandatangani usulan HMP terkait Wapres. Ini adalah bentuk fungsi pengawasan DPR RI yang harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi.
2.Konsistensi Adalah Integritas.
Namun, keberanian di tingkat nasional harus berbanding lurus dengan kepekaan di tingkat lokal. Sebagaimana yang dipertanyakan oleh publik, persoalan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir H. Bistamam adalah persoalan yang juga menyangkut marwah dunia pendidikan, yang notabene menjadi bidang Komisi X tempat Ibu Karmila Sari mengabdi. Konsistensi dalam memperjuangkan integritas pendidikan adalah cerminan integritas seorang wakil rakyat.
3 Fokus Kami: Kepastian Hukum di Polda Riau.
Oleh karena itu, saya selaku Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai organisasi profesi wartawan, AWI Rokan Hilir tidak masuk dalam ranah dukung-mendukung politik kepartaian. Fokus kami adalah pada Aspek Kepastian Hukum.
Berdasarkan informasi, laporan dugaan tersebut telah dilaporkan oleh mujahirin siringo ringo lebih dari satu tahun lalu ke Mabes Polri dan kini dilimpahkan serta berada di jajaran Polda Riau.
Sudah sejauh mana penanganan perkara dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau?
Publik menyoroti kepada aparat penegak hukum:
a. Kepada Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si. dan Dirkrimum Polda Riau untuk memberikan keterangan resmi dan transparan kepada publik mengenai status dan progres laporan tersebut, agar tidak menjadi bola liar dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat Rokan Hilir.
b.) Kepada semua pihak, untuk menempatkan persoalan ini sebagai persoalan hukum dan administrasi pendidikan, bukan sebagai alat politik.
c.) Agar masyarakat Rokan Hilir tidak terbelah oleh informasi simpang siur, dibutuhkan Satu Kepastian Hukum dari institusi yang berwenang.
Polemik ijazah, baik di tingkat nasional maupun daerah, jika tidak segera diberikan kepastian hukum, akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan institusi demokrasi itu sendiri.seraya menutup pres rilisnya kepada awak media.
Sumber :Awi kabupaten Rokan hilir.
Mo
