METROINDONEWS.COM RIAU-Peta politik Indonesia memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Di langsir dari sumber Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika hukum yang sedang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Namun, perkembangan ini terjadi hampir bersamaan dengan langkah politik besar di DPR.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Bahkan, usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Kini muncul pertanyaan besar: apakah pengunduran diri Gibran akan menghentikan proses politik menuju pemakzulan yang sudah mulai bergerak di parlemen?
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Sudah Bergerak
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota DPR.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan rincian:
– PDI Perjuangan: 14 anggota.
– Partai Golkar: 11 anggota.
– Partai Gerindra: 11 anggota.
– Partai NasDem: 19 anggota.
– PKB: 18 anggota.
– PKS: 28 anggota.
– PAN: 1 anggota.
– Partai Demokrat: 18 anggota.
Total: 120 anggota DPR.
Angka ini jauh melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Hal yang menarik adalah keterlibatan anggota dari partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, termasuk 11 anggota Gerindra dan 11 anggota Golkar.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tanda tangan anggota DPR tidak otomatis mencerminkan keputusan resmi partai masing-masing.
Menurut Saan Mustopa, usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
Dengan demikian, persoalan Gibran telah berkembang menjadi isu politik lintas fraksi, bukan lagi sekadar kritik dari satu kelompok politik.
HMP Sudah Masuk Agenda Paripurna 12 November
Langkah 120 anggota DPR tersebut memiliki dasar hukum.
Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, Pasal 79 ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam perkara Gibran, para pengusul mengaitkan polemik dokumen pendidikan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Akan tetapi, 120 tanda tangan tersebut belum berarti DPR telah memutuskan pemakzulan.
Masih ada tahapan yang harus dilalui, termasuk pembahasan di DPR, kemungkinan pembentukan panitia khusus, serta pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi apabila proses berlanjut sesuai ketentuan.
Dengan kata lain, pemakzulan tidak bisa terjadi hanya berdasarkan jumlah tanda tangan anggota parlemen.
Jika Gibran Mundur, Apakah HMP Otomatis Berhenti?
Inilah persoalan konstitusional yang paling menarik.
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat negara untuk melepaskan jabatannya. Sementara pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Jika pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan, jabatan Wakil Presiden akan mengalami kekosongan.
Dalam kondisi tersebut, muncul persoalan baru: apakah proses HMP yang bertujuan memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden masih memiliki objek?
Secara hukum, terdapat argumentasi bahwa proses pemakzulan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan yang sudah tidak lagi didudukinya berpotensi kehilangan objek.
Namun, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa seluruh proses HMP otomatis gugur hanya karena muncul pernyataan pengunduran diri.
Status pengunduran diri, tindak lanjut kelembagaan, serta tata cara penghentian atau kelanjutan proses HMP perlu diperjelas melalui mekanisme hukum dan keputusan DPR.
Artinya, pengunduran diri Gibran belum tentu langsung mengakhiri seluruh pembahasan politik dan hukum yang sedang berlangsung.
Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
Jika jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong secara resmi, Indonesia harus menjalankan mekanisme pengisian jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuannya menyebutkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto akan memiliki peran penting dalam mengusulkan dua nama calon pengganti.
Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan dipilih?
Apakah tokoh dari partai koalisi, figur teknokrat, atau sosok yang memiliki kemampuan menjaga keseimbangan politik pemerintahan?
Pergantian Wakil Presiden berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan politik di lingkar pemerintahan.
Pengunduran Diri atau Pemakzulan, Apa Bedanya?
Perbedaan keduanya bukan sekadar persoalan prosedur.
Jika Gibran mengundurkan diri, ia berhenti atas kehendaknya sendiri. Tidak diperlukan proses pemakzulan melalui Mahkamah Konstitusi.
Sebaliknya, apabila DPR melanjutkan proses pemakzulan, harus ada pemeriksaan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
DPR harus menyampaikan pendapatnya kepada MK. Jika MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.
Karena itu, kedua mekanisme memiliki konsekuensi politik dan catatan sejarah yang berbeda.
Namun, pengunduran diri tidak otomatis membuktikan bahwa Gibran melakukan pelanggaran konstitusi. Begitu pula, pemakzulan tidak dapat dilakukan tanpa pembuktian dan pemenuhan persyaratan konstitusional.
Apakah Ini Akhir Polemik atau Awal Babak Baru?
Ada tiga perkembangan yang perlu diperhatikan publik.
Pertama, status resmi pengunduran diri Gibran. Konfirmasi Budi Arie merupakan perkembangan penting, tetapi masyarakat masih membutuhkan kejelasan mengenai surat pengunduran diri dan tindak lanjut konstitusionalnya.
Kedua, sikap DPR pada rapat paripurna 12 November. Apakah usulan HMP tetap diumumkan dan diproses, atau muncul pembahasan baru setelah kabar pengunduran diri?
Ketiga, sikap Presiden Prabowo dan MPR mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden apabila kekosongan jabatan telah terjadi.
Di luar itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga belum otomatis selesai. Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak dengan sendirinya membatalkan putusan pengadilan ataupun menghapus polemik hukum yang telah berkembang.
Peristiwa ini juga berpotensi memengaruhi hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, partai-partai koalisi, dan berbagai kekuatan politik di parlemen. Namun, terlalu dini menyimpulkan adanya kesepakatan politik tertentu di balik pengunduran diri tersebut.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya mengapa Gibran mundur, tetapi apakah pengunduran diri tersebut akan mengakhiri proses HMP atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Satu hal yang perlu diingat: jabatan dapat ditinggalkan melalui pengunduran diri, tetapi persoalan hukum dan pertanggungjawaban publik tidak selalu ikut berakhir.
#GibranMundur #GibranRakabuming #HMPDPR #Pemakzulan #PrabowoSubianto #DPRRI #PolitikIndonesia #UUD1945 #Ketatanegaraan #Berita nasional
Mo
