METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Masih dalam kotak misteri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelaah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp. 14,69 miliar yang melibatkan PT. Rans Animasi Indonesia.
Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian selama periode 2024–2026 dan menjadi sorotan karena perusahaan itu terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Dimana dia saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi. KPK juga perlu memeriksa apakah persoalan pengadaan tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan lembaga antirasuah.
Tentu nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (11/11).
Pernyataan tersebut menjadi respons KPK setelah ICW membeberkan hasil penelusuran pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan RANS. Kendati demikian, KPK belum menyatakan adanya tindak pidana maupun mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap perkara tersebut.
Selain menelaah kemungkinan unsur pidana, KPK menyoroti pentingnya evaluasi internal. Terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kementerian terkait.
Budi mengingatkan instansi yang melakukan kerja sama untuk memeriksa seluruh tahapan pengadaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.
Menurut KPK, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Sekaligus tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran negara.
Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ulas Budi.
Sehingga KPK juga akan mempertimbangkan aspek kewenangan sebelum menentukan langkah berikutnya. Maka artinya, penelaahan tidak hanya berfokus pada kemungkinan penyimpangan. Tetapi juga pada lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp. 14,69 Miliar
Temuan yang menjadi perhatian KPK berasal dari penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tertuju pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam penelusuran tersebut, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT. Rans Animasi Indonesia.
Disebutkan, terdapat lima paket berasal dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
Total nilai pengadaan dari delapan paket tersebut mencapai Rp. 14.696.955.002 atau sekitar Rp. 14,69 miliar.
Pekerjaan yang tercatat mencakup publikasi konten melalui sejumlah platform digital, termasuk Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Pengadaan juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW kemudian mempertanyakan proses pengadaan tersebut. Organisasi antikorupsi itu menduga pola pengadaan mengarah pada penggunaan satu penyedia jasa. Sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan perusahaan lain.
Selain persaingan usaha, ICW menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa. Sekaligus menduduki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kendati, dugaan tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan dan penjelasan dari instansi maupun perusahaan yang terlibat.
Raffi Ahmad Terseret?
Nama Raffi Ahmad menjadi perhatian dalam polemik ini karena memiliki hubungan dengan RANS sekaligus memegang jabatan di lingkungan pemerintahan.
Raffi diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Dia merupakan figur utama yang memiliki keterkaitan dengan bisnis RANS.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi benturan kepentingan dalam pengadaan jasa pemerintah yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.
Meski KPK belum menyimpulkan adanya pelanggaran dalam hubungan tersebut. Lembaga antirasuah masih perlu melihat apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut berada dalam kewenangan penanganannya.
(IM/TR)
