Mentan: Pedagang Tidak Jual Beras di Atas HET, Ada Sanksi Tegas

METROINDINEWS.COM, JAKARTS – Arah keputusan tegas, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). 
Menurut dia, sanksi tegas akan diberlakukan termasuk mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar.

Kemudian, Amran juga meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menurunkan harga sesuai regulasi pemerintah. Sebab tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena, termasuk untuk beras premium.

“Apabila menjual di atas HET, kami minta segera turunkan harga”. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah. Tentu agar jangan bapak seenaknya,” kata Amran dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (10/11) malam.

Amran menyebutkan, pemerintah menetapkan HET untuk melindungi konsumen. Sementara harga pembelian pemerintah (HPP) bertujuan menjaga kesejahteraan petani. Karena itu, kedua kebijakan tersebut harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan.

Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi,  Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Tentu tidak boleh, makanya ada HET, ada HPP,” kata dia.

Mentan menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang yang tetap melanggar ketentuan HET. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp.1,5 miliar.
“Sanksi yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Tentu mulai hari ini enggak boleh mempermainkan harga. Mengingat kondisi dunia lagi memprihatinkan untuk pangan,” tambahnya.

Selanjutnya, dia meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.

Sehingga, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan ini adalah sangat strategis. Tidak boleh dipermainkan, karena maslah tersebut vital,” tandasnya.

(ID/TR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250