METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret oknum jenderal Polri menjadi perhatian.
Pengungkapan perkara tersebut dinilai menjadi momentum untuk menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pejabat dan aparat negara. Sudah seharusnya tunduk pada hukum tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun penegakan hukum yang berlaku bagi semua pihak.
Karena dia menilai langkah hukum terhadap oknum jenderal yang diduga terlibat penyadapan menunjukkan upaya pemerintah mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11).
Menurut Syahganda, selama ini masyarakat kerap memandang hukum lebih mudah menjangkau kalangan bawah dibandingkan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Dia menyebut Presiden Prabowo ingin membalik paradigma tersebut dengan memastikan aparat maupun pejabat negara tetap bertanggung jawab atas setiap tindakannya.
Tentu pengungkapan kasus tersebut juga membawa pesan penting bagi seluruh pejabat dan birokrat.
Maka dia mengingatkan bahwa jabatan, fasilitas, serta berbagai kewenangan yang dimiliki aparatur negara bersumber dari kepercayaan dan uang rakyat.
Syahganda menambahkan pemerintah masih menghadapi berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan.
Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” pungkasnya.
(PN/TR)
