METROINDONEWS.COM RIAU— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) se‑Provinsi Riau menyatakan sikap tegas untuk mendukung para pejabat pemerintahan yang bersih, bekerja nyata dan berpihak kepada rakyat, sekaligus menolak praktik kriminalisasi terhadap pejabat yang menjalankan tugas dengan integritas.(29/10)
Pernyataan sikap ini disampaikan AWI se‑Riau dalam keterangan persnya yang juga menyoroti langkah‑langkah penghijauan hutan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak. AWI menilai, upaya nyata seperti pemulihan lahan gambut dan gerakan menanam pohon pasca‑karhutla merupakan contoh kerja pemerintah daerah yang patut didukung, bukan justru dijadikan bahan untuk menjatuhkan pejabat yang bersih.
“Kami sebagai organisasi wartawan se‑Riau akan terus mengawal setiap kebijakan, namun kami juga berkewajiban membela kebenaran: pejabat yang bekerja keras untuk masyarakat tidak boleh dikriminalisasi,” ujar pernyataan sikap ketua DPD AWI se‑Riau pak Darbi, sebagaimana disebarkan kepada awak media.
AWI menegaskan bahwa tugas jurnalistik adalah mengungkap kesalahan dan penyimpangan, tetapi juga tidak boleh diam ketika ada pejabat yang sungguh‑sungguh bergerak menyelesaikan masalah seperti pemulihan lahan bekas karhutla, perlindungan gambut, dan kepentingan masyarakat luas di wilayah Riau.
Organisasi yang memiliki jaringan DPC di seluruh kabupaten/kota Riau ini juga mengajak seluruh insan pers untuk tetap berpegang pada fakta, tidak ikut menyebarkan narasi yang dapat mengkriminalisasi pejabat tanpa bukti, serta mendorong pemerintah daerah terus menunjukkan kinerja nyata untuk kesejahteraan warga.
“Kami pasang badan untuk keadilan: dukung pejabat bersih yang pro‑rakyat, lawan kriminalisasi, dan bersama‑sama sigap menjaga serta menghijaukan bumi Lancang Kuning,” tegas AWI se‑Riau dalam pernyataannya.
Sampai berita ini diterbitkan, DPD AWI Riau menyatakan akan terus memantau perkembangan berbagai isu di daerah, termasuk penanganan karhutla serta dugaan‑dugaan yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, dengan prinsip jurnalistik yang seimbang dan berbasis bukti.
Mo
