METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Perbedaan terlihat jelas, dimana Komisi XIII DPR RI akan mengecek kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, Rabu, (30/9) mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi perbedaan antara temuan Inspeksi Mendadak (Sidak) Ombudsman RI. Sekaligus melihat hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mengungkapkan pengecekan lapangan diperlukan agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi Lapas Cibinong. Tentu sekaligus memastikan fakta dari kedua hasil pemeriksaan tersebut.
Mengingat, kami bukan melakukan investigasi, melainkan ada dua fakta yang kami ingin konfirmasi. Fakta temuan Ombudsman dan fakta rilis atau konferensi persnya Kementerian,” jelas Willy di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9).
Menurut dia, ada perbedaan signifikan antara temuan Ombudsman dan hasil yang disampaikan oleh Kementerian Imipas. Makaselanjutnya, Komisi XIII DPR RI memilih melakukan pengecekan langsung ke Lapas.
Karena akibat dua hal yang kalau boleh dibilang bumi dan langit lah. Sehingga untuk mengonfirmasi hal tersebut kita ke lapangan,” urainya.
Willy menyebutkan kondisi fasilitas di Lapas Cibinong perlu dikembalikan seperti semula sebelum Komisi XIII melakukan pengecekan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.
Karena kami tadi secara tegas mengatakan balikin semuanya pada posisi yang semula untuk kemudian bisa kita cek secara lebih objektif,” ucapnya.
Dia menambahkan pihaknya telah bersurat kepada Ombudsman untuk membuka ruang agar hasil pemeriksaan kedua lembaga dapat dibandingkan. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang berbeda dari kedua hasil pemeriksaan.
“Kita akan jejerkan, on the table akan buka itu apa hasil sidaknya Ombudsman dengan apa hasil investigasinya Inspektorat. Jadi biar kemudian dikonfrontasi, lanjut Willy, agar jelas di mana slack-nya, di mana miss-nya.
Sedangkan rencana kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Lapas Cibinong, merupakan salah satu poin tindak lanjut yang disepakati. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) atas temuan Ombudsman soal hunian mewah di Lapas,” imbuhnya.
(LIP/AS/TR)
