METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Posisi ekonomi bergeser, pemerintah terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Tercatat hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa (30/09).
“Sedangkan dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun”. Dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” ungkap Purbaya Yudhi.
Menkeu memaparkan, realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi. “Kendati telah dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual belum mencapai tingkat keekonomian”.
“Namun pemerintah tetap memberikan subsidi dan kompensasi untuk menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat”. Sehingga masyarakat dapat menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk lebih murah melalui subsidi,” sebut Purbaya Yudhi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga ekonomian Rp11.700 per liter.
Dengan demikian, APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. Kemudian APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian.
“Apa yang terjadi adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Menkeu.
Data juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi hingga Agustus 2025. Terutama pada konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen. Untuk pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen.
Menurut Menkeu, hal tersebut menjadi peningkatan terbesar”. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Tetapi peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(MC/BA)
