METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Memperkaya diri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami aliran uang dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan (KW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Termasuk kemungkinan keterlibatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama.
Meburut Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan adanya aliran dana kepada Dirjen Bea Cukai tersebut.
Iya,” kata Setyo saat dikonfirmasi di Gedung Juang KPK Jakarta, Jumat. (20/2). Kelihatannya, sementara belum ada ya, gitu,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, pendalaman masih terus dilakukan oleh penyidik KPK. Disamping itu, termasuk penelusuran aliran uang dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi impor barang KW tersebut.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
“Kemudian pada hari yang sama, KPK memaparkan salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal”.
Sehari kemudian, pada 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dari total 17 pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Sementara keenam tersangka diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.
Dimana para tersangka tersebut yaitu Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai periode 2024–Januari 2026. Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).
Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK) sebagai tersangka.
“KPK menyatakan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat”. Tak lain termasuk menelusuri kemungkinan aliran dana ke pejabat di level lebih tinggi.
(LIP/TR)
