METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Tangani dengan serius, Komisi III DPR RI melayangkan peringatan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menyusul rentetan kasus yang melibatkan anggota Polri dalam dua pekan terakhir.
Hal tersebut bermula dari dugaan penyalahgunaan narkoba hingga tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Tentu deretan peristiwa tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menekankan publik saat ini sedang mempertanyakan integritas institusi kepolisian.
Dalam keterangannya, Hinca menyebut berbagai kasus yang mencuat telah mengejutkan masyarakat dan mencoreng citra Polri sebagai aparat penegak hukum.
“Diketahui secara jelas dalam kurun waktu satu dua minggu terakhir publik disuguhkan fakta”. Sangat mengejutkan tentang perilaku oknum polisi di sejumlah daerah yang tidak menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Hinca, Senin (23/2).
Dia secara khusus menyoroti kasus dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah, seperti NTB dan Toraja.
“Sehingga menurutnya, pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum tidak bisa lagi ditoleransi karena merusak kepercayaan publik.
Dia kemudian mendesak Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Hinca meminta agar seluruh anggota yang terindikasi terlibat pelanggaran segera ditempatkan di Tempat Khusus (Patsus) untuk diperiksa secara menyeluruh.
“Maka tarik semua yang terlibat, tempatkan di Patsus, lakukan pemeriksaan cepat sesuai mekanisme, dan adili sesuai aturan yang berlaku,” sebutnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan tidak boleh ada kompromi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, terlebih jika terkait kasus narkoba.
Karena menurut Hinca, ketegasan menjadi kunci untuk memulihkan wibawa institusi.
Komisi III DPR RI pun memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Dalam ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap institusi Polri akan diperketat.
Terkait persoalan tersebut, kami beri waktu satu bulan. Harus ada perubahan nyata dan langkah konkret,” ucapnya.
Momentum Ramadan, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai titik balik reformasi kultur di tubuh Polri.
Untuk itu, kami beri waktu satu bulan, harus ada perubahan nyata dan langkah konkret,” pintanya.
Secara tegas dia mengemukakan DPR tidak akan tinggal diam jika perbaikan tidak dilakukan secara serius dan transparan.
Kendati demikian, Hinca juga mengakui masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik dan profesional.
“Sehingga polisi yang baik harus kita dukung, dan yang buruk wajib dikoreksi serta diadili,” tandasnya.
(PS/TR)
