METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Terjerat perkara, tim hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Memastikan akan menempuh jalur hukum terkait tuduhan yang dilontarkan Rismon Sianipar.
Laporan tersebut rencananya diajukan pada Senin (6/4) ke aparat kepolisian. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan lokasi pelaporan, apakah ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Siber.
“Tentu melalui arahan dan penjelasan dari Pak JK tadi, sudah kita dengar bahwa besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Siber. Untuk apa namanya, membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng mencemarkan nama baik Pak JK,” ungkap Abdul di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
Dia mengatakan, langkah hukum ini diambil karena pernyataan yang beredar dinilai telah merugikan nama baik JK dan menjadi perhatian publik. Semenatara isu tersebut, berkaitan dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebenarnya diskusi kami tadi dengan Pak JK, Pak JK sangat tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti ini”. Cuma karena ini sudah masalah kemudian menjadi atensi publik karena berkaitan dengan teman-teman sudah tahu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi,” terangnya.
Menurut Abdul, laporan terhadap Rismon merupakan bentuk upaya meminta pertanggungjawaban atas tuduhan yang dianggap tidak berdasar.
“Menurut tuduhan Rismon bahwa Pak JK mendanai gerakan yang dilakukan oleh Suryo dan kawan-kawan”. Karena itu juga langkah melaporkan Resmon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan.
Tentu saja ini soal nama baik. Dan Pak JK tadi, lanjut Abdul, sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah sehingga ini harus disikapi secara serius.
Kendati demikian, tim hukum JK saat ini masih melakukan pembahasan internal sebelum menentukan lokasi pelaporan resmi ke kepolisian.
“Untuk itu besok Senin kami akan ke antara Bareskrim atau Polda, kami lagi berdiskusi dengan tim dulu,” ucapnya.
Dalam upaya tersebut menegaskan sikap JK yang memilih jalur hukum untuk merespons tuduhan yang dinilai merugikan reputasinya di ruang publik.
(BN/MIN)
