Bupati Kampar Di Duga Pembohong Besar
METROINDONEWS. COM RIAU– Pernyataan Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang sebelumnya menyebut wartawan sebagai mitra pemerintah daerah kini kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul polemik tidak terealisasinya dana publikasi media dalam APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kampar.
Sebelumnya, Ahmad Yuzar pernah menegaskan bahwa wartawan merupakan mitra pemerintah daerah. Bahkan, ketika mencuat persoalan anggaran publikasi media yang diduga dicoret, Bupati sempat membantah dirinya sebagai pihak yang memerintahkan penghapusan anggaran tersebut.
Dalam pernyataannya saat itu, Bupati juga sempat menegaskan agar dirinya tidak diadu domba dengan kalangan wartawan.
“Jangan adu-adu saya dengan wartawan. Wartawan itu mitra Pemda,” demikian pernyataan Bupati saat memberikan klarifikasi.
Namun, persoalan kembali mencuat setelah dana publikasi media dalam APBD-P dikabarkan tidak direalisasikan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan insan pers mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap kemitraan dengan perusahaan media dan wartawan.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pernyataan Bupati tentang wartawan sebagai mitra pemerintah benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran, atau hanya sebatas pernyataan di hadapan publik.
Bahkan, muncul informasi dan dugaan bahwa keputusan tidak merealisasikan dana publikasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pimpinan daerah yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Dugaan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Salah seorang wartawan yang tergabung dalam grup komunikasi insan pers Kampar turut melontarkan kritik keras yang tidak mau namanya di publikasikan.
“Kalau memang sebelumnya mengatakan wartawan adalah mitra pemerintah, seharusnya dibuktikan dengan sikap dan kebijakan yang jelas. Jangan sampai pernyataan pimpinan berbeda dengan tindakan anak buahnya. Kalau seperti ini, masyarakat dan wartawan tentu mempertanyakan siapa yang sebenarnya berkata jujur,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan dana publikasi bukan semata-mata menyangkut kepentingan wartawan, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan kemitraan media dalam menyampaikan informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Minggu 1 November 2026, Bupati Diminta Buka Penjelasan
Atas polemik tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar diminta memberikan penjelasan secara terbuka di depan publik mengenai alasan tidak terealisasinya dana publikasi media dalam APBD-P.
Tak hanya itu, Sekda Kampar juga diharapkan menjelaskan proses pengambilan kebijakan dan pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan maupun pencoretan anggaran tersebut.
Kami redaksi akan membuka ruang hak jawab buat bupati Kampar dan jajaran nya, terkait dengan berita diatas untuk klarifikasi agar berita berimbang dan terkesan tidak tendesius
MA
