METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Tambah jadi beban, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyampaikan Komisi IX DPR akan memanggil BGN. Dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tentu kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN”. Mengingat kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tegasnya
Dia mengkritisi soal pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Carles menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN”. Maka hal tersebut sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara.
“Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” ungkap Charles, Rabu (8/4).
Lanjut dia mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai potensi pemborosan yang serius dan mengada-ada.
“Dengan begitu telah menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Karena di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat. Tetapi kenapa malah justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Kembali, saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek!
“Sebab Fmfokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada”. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya. Sehingga hal ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” tandasnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.
Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tetapi ditolak,” beber Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (07/04).
Dia menambahkan, untuk pengajuan anggaran tahun ini pihaknya belum mengetahui secara pasti dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Untuk yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” kata Menkeu.
Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Namun harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tutupnya.
(AN/FH)
