METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Langkah strategis, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (26/1).
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan menjadi forum evaluasi capaian program kerja Kemhan dan TNI sepanjang Tahun 2025.
‘Selain merupakan evaluasi, rapat juga membahas rencana program kerja Kemhan dan TNI untuk Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan pada penguatan postur pertahanan nasional”.
Komisi I DPR RI mengungkapkan dukungan penuh terhadap penguatan TNI sebagai pilar utama pertahanan negara.
“Mengingat dukungan tersebut dinilai penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Selain itu Komisi I, turut menyoroti dinamika geopolitik global yang terus berkembang dan berpotensi berdampak pada stabilitas kawasan maupun nasional. Dalam konteks itu, penguatan kapasitas pertahanan dinilai harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan dia telah melaporkan situasi nasional terkini kepada Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya.
“Karena menurut Menhan, Presiden telah menyampaikan bahwa kondisi nasional secara umum berada dalam keadaan stabil dan kondusif.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait pengelolaan pertahanan negara ke depan.
“Tentu arahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara di sektor pertahanan”. Dengan demikian Kemhan dan TNI diminta memastikan setiap penggunaan anggaran. Memberikan dampak nyata bagi kesiapan dan profesionalisme alutsista serta personel.
Menurut Menhan, Presiden menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertahanan yang profesional dan berintegritas.
“Kemudian rapat kerja Komisi I DPR RI tersebut diminta untuk menjadi landasan sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif”. Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara.
(TN/TR)
