METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Jatuh karena suara, drama panjang tentang wakil rakyat yang lebih sering tampil di layar kaca ketimbang ruang sidang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad muncul membawa kabar cukup mengejutkan. Dasco memastikan, lima anggota DPR yang sempat memancing amarah publik lewat aksi kontroversialnya tak akan menikmati lagi gaji dan tunjangan dari negara.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” kata dia di Jakarta, Jumat (5/9).
“Hal tersebut semacam pengingat bahwa jadi anggota DPR tak cuma soal popularitas atau lucu-lucuan di medsos”. Ada tanggung jawab, dan rupanya, ada juga risiko tak digaji kalau terlalu gaduh.
Sementara itu ke lima anggota dewan yang ‘diparkir’ oleh fraksi masing-masing adalah:
Dari Golkar, Wakil Ketua DPR Adies Kadir
Dari NasDem, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dan anggota Komisi IX Nafa Urbach.
Kemudian dari PAN, anggota Komisi VI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan anggota Komisi IX Surya Utama alias Uya Kuya
Panggung lima selebriti parlemen ini sementara ditutup tirai. Tapi bukan berarti cerita berhenti sampai di sini.
Dasco menjelaskan setelah partai mencabut colokan keanggotaan, kini giliran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengambil alih bersama dengan mahkamah partai.
“Seperti sinetron dengan twist, kelima anggota ini bisa jadi akan dipanggil ke sidang etik, episode baru yang mungkin lebih sunyi dari akun Instagram mereka”.
Surat dari MKD sendiri sudah mendarat di meja Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar. Dan surat tersebut dengan terang-terangan meminta agar lima nama tersebut dihentikan semua hak keuangannya.
“Kami sudah menerima surat pimpinan MKD,” kata Indra ketika dihubungi sebelumnya, Kamis (4/9).
Kalau sebelumnya gaji dan tunjangan turun seperti debit otomatis, kali ini tombol pause sudah ditekan. Lebih tegas lagi.
Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam mengonfirmasi bahwa surat pemutusan hak-hak keuangan sudah dikirim ke Sekjen DPR.
“Kami minta kepada Sekjen untuk dihentikan gajinya,” kata Nazaruddin di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Namun dalam hal ini bukan sekadar perkara gaji. MKD menyebut pihaknya akan mendalami lebih jauh perkara-perkara yang menyeret kelima anggota dewan ke dalam badai kontroversi. Jadi jangan heran bila dalam waktu dekat, daftar rapat di ruang etik makin padat dibanding rapat paripurna.
Singkatnya, DPR sedang mencoba belajar dari sorotan tajam publik. Dengan harapan, pertunjukan berikutnya di Senayan bukan lagi soal siapa yang berjoget atau viral, tapi siapa yang benar-benar bekerja.
(BOI/MIN)
