METROINDONEWS
COM, JAKARTA – Berbagi ruang, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, berkomentar bahwa penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga kantor-kantor kejaksaan.
Menurut dia, situasi tersebut bukan hal yang wajar dan bisa menjadi indikasi adanya pergolakan serius di internal lembaga penegak hukum.
“Tentu baik di tubuh Kejaksaan, TNI, maupun dalam relasi antarlembaga seperti kepolisian dan kejaksaan, dari sudut pandang saya tidak normal”.
Sehingga memungkinkan ada sesuatu pergolakan politik di internal atau pergolakan internal kejaksaan atau TNI barangkali. Terutama antara kepolisian dan kejaksaan,” kata Mahfud seperti dikutip melalui kanal YouTube, Jumat (16/5).
Mahfud mengataka sejak dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ketegangan antara Polri dan Kejaksaan sudah terlihat jelas.
“Bahkan, saat itu dia tidak bisa memanggil Jaksa Agung dan Kapolri dalam satu forum yang sama”.
Konsiai yang terjadi pasti mereka minta waktu yang beda, mereka datang, tapi tidak di forum yang sama,” tegasnya.
Kondisi ini,” kata Mahfud, semakin terlihat nyata setelah pemerintahan baru terbentuk.
Maka dia menilai lembaga penegak hukum kini justru saling melempar tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus besar.
Salah satunya kasus judi online yang hingga kini belum ada kejelasan penanganannya.
“Sedangkan contoh lainnya ada kasus-kasus besar yang mandek di kepolisian, dan tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan”.
Pemerintah tampaknya sudah menyadari persoalan tersebut. Mahfud menyebutkan situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Lantas dia menyerukan perlunya langkah serius dan cepat untuk memperbaiki hubungan antar lembaga penegak hukum”.
Sudah tentu memang harus ada langkah untuk memperbaikinya karena bangsa yang dipertaruhkan,” tandasnya.
(SR/TR)
