METROINDONEWS.COM, JAKARTA – Bukan dana pribadi, Transparaency International Indonesia (TII) dan sejumlah LSM melaporkan KPU ke KPK atas dugaan penyelewengan anggaran negara. Dalam pengunaan private jet untuk para anggotanya pada Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta KPU kooperatif. Dia menegaskan, skandal sewa jet pribadi untuk anggota KPU Periode 2022-2027 ini sempat ramai di jagat media nasional dan internasional.
“Banyak kalangan menuding sebagai aib yang tidak mencerminkan postur lembaga yang menyelenggarakan pemilihan calon pemimpin bangsa”.
Tudingan negatif itu sekarang berujung laporan ke KPK dengan bukti-bukti yang dapat dipastikan akan didalami oleh para penyidik komisi antirasuah,” ungkap Toha, Rabu (14/5).
Dia meminta KPK bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut.
Toha meminta KPK untuk bekerja secara profesional. “Bila KPU terbukti menyeleweng dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya hukum harus ditegakkan,” ujarnya.
Ketika awal skandal ini terendus, kata Toha, penegak hukum tidak langsung mengusutnya.
Padahal saat itu juga terdapat laporan BPK yang menyatakan ketidakberesan hasil pemeriksaan anggaran KPU.
Tentu aaya mengapresiasi pelaporan TII dan sejumlah LSM. Semua pihak juga patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu 2024. Tetapi, karena pengadaan sewa jet sudah menjadi opini publik sebagai skandal. Sehingga kita harap KPK menyelesaikan laporan ini seadil-adilnya,” sebut Toha.
Menurut Legislator Dapil Jateng 5 ini mengatakan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi KPU di masa mendatang.
“Disamping itu KPU perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa”. Termasuk pengadaan privat jet, untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Toha.
“KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan”.
Selanjutnya, KPU juga harus memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara jelas dan transparan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.
KPU perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting,” pinta Toha.
Dia mengingatkan KPU agar dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa.
“Hal itu untuk memastikan semua proses dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” tandasnya.
(RKN/TR)
